KOMPETENSI YANG HARUS DIMILIKI MANAJER PROYEK

Nama  : Muchlisa Renhoat
NPM  : 24110534
Kelas   : 2KB04
Tulisan  Manajemen Proyek dan Resiko

Manager proyek merupakan seorang professional dalam bidang manajemen proyek. Manajer proyek memiliki tanggung jawab untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan dan penutupan sebuah proyek yang biasanya berkaitan dengan bidang industri kontruksi, arsitektur, telekomunikasi dan informasi teknologi. Untuk menghasilkan kinerja yang baik, sebuah proyek harus dimanage dengan baik oleh manajer proyek yang berkualitas baik serta memiliki kompetensi yang disyaratkan. Lalu apa saja kompetensi yang dimaksud?

Manajer proyek yang baik harus memiliki kompetensi yang mencakup unsur ilmu pengetahuan (knowledge), kemampuan (skill) dan sikap (attitude). Ketiga unsur ini merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan proyek. Sebuah proyek akan dinyatakan berhasil apabila proyek dapat diselesaikan sesuai dengan waktu, ruang lingkup dan biaya yang telah direncanakan. Manajer proyek merupakan individu yang paling menentukan keberhasilan / kegalan proyek. Karena dalam hal ini manajer proyek adalah orang yang memegang peranan penting dalam mengintegrasikan, mengkoordinasikan semua sumber daya yang dimiliki dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kenberhasilan dalam pencapaian sasaran proyek.

Untuk menjadi manajer proyek yang baik, terdapat 9 ilmu yang harus dikuasai. Adapun ke sembilan ilmu yang dimaksud antara lain :

1.      Manajemen Ruang Lingkup

2.      Manajemen Waktu

3.      Manajemen Biaya

4.      Manajemen Kualitas

5.      Manajemen Sumber Daya Manusia

6.      Manajemen Pengadaan

7.      Manajemen Komunikasi

8.      Manajemen Resiko

9.      Manajemen Integrasi

Selain itu seorang manajer proyek yang baik juga harus mempersiapkan dan melengkapi kemampuan diri sendiri yang bisa diperoleh melalui kursus manajemen proyek. Adapun panduan referensi standart internasional yang kerap dipergunakan dalam bidang manajemen proyek adalam PMBOK (Project Management Body Of Knowledge). Setelah seorang manajer proyek dirasa cukup menguasai bidang pekerjaan yang sedang dijalani, maka disarankan untuk dapat mengambil sertifikasi manajemen proyek. Mereka yang berhasil mendapatkan sertifikasi ini akan memperoleh gelar PMP (Project Management Professional) dibelakang namanya sebagai bukti dimilikinya kemampuan terkait. 

MANEJEMEN STRATEGI PENGEMBANGAN KOTA BEKASI

Nama : Muchlisa Renhoat
NPM  : 24110534
Kelas  : 2KB04
Tulisan Manajemen Proyek dan Resiko

Kota Bekasi secara geografis berada pada konstelasi pusat pertumbuhan nasonal. Unuk itu kemana arah perubahan Kota Bekasi yang dilakukan melalui pengembngan daerah melalui pembangunan daerah merupakan pertanyaan fundamental dalam arah perubahan Kota bekasi.

Arah pembangunan Kota Bekasi di fokuskan pada masyarakat Bekasi sebagai subyek pembangunan sekaligus sebagai modal social (social capital) yang kreatif, inovatif dalam mengolah sumberdaya menuju pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang dituju berdimensi tangible ( kesejahteraan material ) dan intangible ( kesejahteraan immaterial ),baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Secara filosofis arah perahan kota bekasi diformulasikan sebagai paradigm pembangunan berkelanjutan (sustainable urban development). 

Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah jabodetabek,  sebagai wilayah yang mengalami perkembangan sangat pesat, perkembangan ekonomi wilayah kota bekasi periode tahun 2003-2006 menunjukan tren yang meningkat dengan laju petumbuhan ekonomi 5.25 persen pada tahun 2003, kemudian pada tahun selanjutnya tumbuh lebih cepat lagi yaitu 5,38 persen. Bahkan pada tahun 2006 menembuas angka 6,00 persen yaitu tumbuh sebesar 6,07 persen lebih cepat dibandingkan pertumbuhan tahun 2005 dengan 5,65 persen. Dengan demikian perekonimian dikota Bekasi mulai menunjukan kinerja yang sangat positif pasca adanya kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM pada akhir tahun 2005.

Pada tahan 2006 laju pertumbuhan Ekonomi Kota Bekasi sedikti lebih tinggi dibandingkan Propinsi Jawa Barat yang mampu tumbuh sebesar 6,01 persen. Kondisi tersebut, mengindikasikan Kota Bekasi merupakan daerah yang mempunyai andil yang cukup dominan terhadap petumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Barat secara keseluruhan.

Pada periode tahun 2003-2006 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bekasi sealu lebih tinggi  dibandingkan Propinsi Jawa Barat, ditahun 2003 LPE Kota Bekasi sebesar 5,25 persen dan meningkat pada tahun 2004 manjadi 5,38 persen , kemudian tumbuh cukup tinggi hingga 6,07 persen ditahun 2006. Sedangkan perekonomian Propinsi Jawa Barat pada periode yang sama tumbuh masing-masing sebesar 4,77 persen,  5,62 persen dan 6,01 persen. Pertumbuhan yang paling tinggi di tahun 2006 terhadap pembentukan perekonomian Kota Bekasi ada pada sector pengangkutan dan komunikasi yaitu mencapai 10.96 persen . adanya kenaikan tariff angkutan dan menjamurnya telepon seluler ikut mendongkrak pertumbuhan di sector ini.

Sector perdagangan mempunyai pertumbuhan tertinggi kedua dengan 8,35 persen, diurutan ke-3 sektor listrik, gas dan air bersih dengan 7,77 persen. Sedangkan penurunan kinerja terjadi pada sector pertanian yaitu senilai -2,27 persen padahal tahun sebelumnya mampu tumbuh sebesar 2,04 persen.

Namun demikian salah satu unsur kelemahan pengembangan Kota Bekasi yaitu Manejemen pemerintah yang belum optimal. Kompleksitas tuntutan masyarakat terhadap optimalisasi pelayanan diberbagai sector pembangunan, dalam praktik dihadapkan pada keterbatasan sumberdaya yang tersedia atau daya dukung yang terbatas, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan masih dijumpai pernyataan ketidakpuasan masyarakat antara lain :

1.       Rekrutmen dan peningkatan sumberdaya aparatur melalui berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, masih belum memenuhi kebutuhan sesuai dengan tugas da fungsi SKPD.

2.       Pembangunan system manajemen strategic organisasi pemerintah yang semula diharapkan mampu menjadi alat manajemen yang ampuh dalam mengawal proses manajemen Kota Bekasi secara keseluruhan, dalam praktiknya belum dapat dilaksanakan secara konsisten.

3.       Secara umum kinerja pemerintah dapat dilihat dari kualitas pelayanan public yang diberikan dalam melayani masyarakat. Kepuasan masyarakat sebagai konsumen perlu dijadikan indicator dalam menilai kualitas pelayanan umum dari pemerintah daerah. Kondisi pelayanan umum di Kota Bekasi secara umum masih belum  dapat memuaskan masyarakat.

Salah satu indikasi manajemen pemerintahan masih belum optimal, termasuk didalamnya belum optimalnya implementasi perundang-undangan, reformasi birokrasi, kualitas sumberdaya aparatur dan sumberdaya lainnya. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan di Kota Bekasi diidentifikasi sebagai berikut :

1.       Belum trsedianya data yang akurat dan lengkap

2.       Perubahan regulasi mengenai tata cara penyusunan dokumen perencanaan ditingkat pusat

3.       Terbatasnya produk perencanaan pembangunan

MANEJEMN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPULAUAN SERIBU

Nama : Muchlisa Renhoat
NPM  : 24110534
Kelas  : 2KB04
Tulisa Manajemen Proyek dan Resiko

Kepulauan Seribu merupakan gugus pulau-pulau kecil yang masuk kedalam propinsi DKI Jakarta, kini telah menjadi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini harus dikelola secara husus. Kehususan pembangunan meliputi perlakuan sumber daya alam, akonomi dan aspek sosial budaya yang spesifik. Pula – pulau kecil mempunyai potensi untuk dikembangkan dengan tanpa mengindahkan kaidah-kaidah pembangunan yang sustainable secara ekologis maupun ekonomi yang terbatas.

Opsi pembangunan pulau-pulau kecil pada umumnya hanya ada 3 jenis yaitu :

1.       Aktivitas pembangunan yang tidak berdampak negative sama sekali pada lingkungan, misalnya dengan menentukan suatu pulau dengan perairannya sebagai kawasan wildlife sanctuary

2.       Aktivitas yang hanya sedikit dampak negatifnya, misalnya pengembangan subsistem untuk pemenuhan kebutuhan local melalui penggunaan sumberdayalam local secara berkelanjutan

3.       Aktivitas yang berakibat perubahan radikal dalam lingkungan, seperti pertambangan skala  besar, kegiatan militer dan  pengujian nuklir juga pembangunan tourisme yang intensif.

Keadaan kepulauan seribu saat ini tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan pada masa lalu, terutama menyangkut pengunaan pulau yang selanjtunya akan menjadi  kajian kebjakan, agar pembanguna Kepulauan Seribu memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan. 

Kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil  harus mempunyai implikasi terhadap pencegahan kerusakan ekosistem sebagai pilihan yang utama, walapun modifikasi lingkungan untuk meningkatkan penyediaan barang dan jasa yang berharga bagi manusia tidak dapat dihindarkan. Dengan kata lai manejemen lingkungan merupakan prasyarat pencapaianpertmbuhan ekonomi yang sustainable dan manejemen pertumbuhan ekonimi merupakan hal yang sinergi dengan manajemen lingkungan.

Manajemen lingkungan umumnya meliputi pemantauan, dan misifikasi sumberdaya alam sebagaimana dibutuhkan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai tambah .  namun demikian, sumberdaya manusia merupakan komponen penentu dalam pemanfaatan sumber daya pulau-pulau kecil tersebut sehingga manajemen lingkungan dapat disebut sebagai manjemen hubungan antar manusia dan lingkungan.

Pendekatan arah kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan dan berbasis masyaraka sebagaimana tertuang dalam pedoman umum pengelolaan pulau-pulau kecil ( SK Menteri Kelautan dan Perikanan No.14 Tahun 2001) mengkombinasikan 3 pendekatan, yaitu hak, ekosistem dalam alokasi ruang wilayah pulau dan gugus pulau, serta pengelolaan yang sesuai dengan latar setempat.

Mengingat rentannya ekosistem pulau-pulau dan gugus pulau kecil , pemerintah melakukan pembatasan kegiatan yang cenderung menimbulkan dampak negative yang luas, baik secara ekoogis maupun social. Pemerintah hanya mengijinkan pengelolaan pulau-pulau kecil dengan luas kurang atau sama dengan  hanya dapat digunakan untuk keperluan konservasi, budidaya laut, kepariwisataan, usaha penangkapan dan industry perikanan secara lestari, pertanian organic dan peternakan skala rumah tangga, industry teknologi tinggi non-ekstraktif, pendidikan dan penelitian, industry manufaktur dan pengolahan sepanjang tidak merusak ekosistem dan daya dukung lingkungan.